Ironi Skandal Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Indonesia: Dampak dan Solusinya

Beberapa waktu terakhir, bangsa Indonesia dihebohkan dengan terbongkarnya kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, pimpinan media, dan pengusaha. Skandal penyadapan ini menjadi tidak biasa karena pelakunya adalah orang yang dipastikan tahu dan mengerti apa itu hukum dan bagaimana konsekuensi jika hukum dilanggar.

Sumber Gambar: https://chatgpt.com/s/m_6af7a964a628819195444762ec6b9348

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, pelaku dari tindak pidana penyadapan ilegal tersebut adalah perwira tinggi di institusi kepolisian. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak lain mantan Kapolri yang baru diganti pada 1 Oktober, 2026 dan kemudian diberi amanah baru sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (Dirgantara & Ramadhan, 2026). Tersangka berikutnya ada Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan terbaru adalah Irjen Slamet Uliandi (BBC, 2026). Atas perbuatan melawan hukum tersebut, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga dari empat tersangka telah ditangkap dan kini sedang ditahan, adapun satu tersangka terakhir belum ditahan karena sedang menjalani proses pemulihan setelah sebelumnya menderita stroke.

Untuk menganalisis skandal besar ini saya menggunakan teori rule of law atau supremasi hukum dari A.V. Dicey. Teori tersebut memiliki tiga variabel penting. Pertama, peran pemerintah melalui norma dan prosedur hukum bukan melalui kewenangan diskresioner yang tak terkendali; artinya tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang, seseorang dihukum hanya jika terbukti melanggar hukum. Kedua, kesetaraan formal di hadapan hukum; semua pihak baik rakyat atau pejabat sama kedudukannya dalam penegakan hukum. Ketiga, penegakan hak-hak individu atau penegakan hak asasi manusia (Lino, 2018).

Berdasarkan teori di atas, sangat jelas bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan para oknum perwira tinggi Polri tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat penegakan hukum. Perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan memperlihatkan praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. Sebagai informasi, berdasarkan keterengan Bareskrim Polri, tindakan penyadapan tersebut dilakukan dari tahun 2025—2026. Tragisnya, hal tersebut dijalankan bukan untuk kepentingan pro justitia atau tidak atas keperluan penegakan hukum, tidak prosedural alias tidak mengikuti ketentuan peraturan hukum yang berlaku karena dilakukan secara sepihak tanpa adanya izin, koordinasi, dan supervisi seperti tanpa diawali dengan adanya Laporan Polisi yang memerlukan tindakan penyadapan. Para tersangka juga tidak menyampaikan permohonan penyadapan yang disetujui oleh pihak yang berwenang.

Wewenang besar untuk menegakkan aturan, menindak siapa pun yang melanggar undang-undang justru disalahgunakan dengan bertindak sesuka hati. Tragisnya, yang mereka sadap adalah atasan mereka sendiri (Presiden). Maka  karena telah ada minimal dua alat bukti yang cukup kuat, sangat logis jika kemudian para penyadap ilegal tersebut ditindak secara hukum tanpa melihat apa status dan posisi mereka. Inilah konsekuensi sebagai negara hukum, siapa pun yang bersalah harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, tindakan menyadap yang berarti perbuatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya secara konkret (KBBI VI Daring) jelas menyalahi prinsip-prinsip hak asasi manusia di mana konstitusi negara dalam Pasal 28 A—J UUD sangat menjunjung tinggi serta menjamin terjaganya hak-hak asasi manusia masyarakat Indonesia. Nahasnya, hal ini justru benar-benar terjadi dan pelakunya adalah oknum pimpinan Polri bersama bawahannya. Betapa hancurnya citra negara hukum yang diklaim Indonesia dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (BPHN, t.t).  

Kasus ini ini sungguh akan semakin memperburuk kualitas penegakan hukum Indonesia yang selama ini sudah sangat memprihatinkan. Selain itu, skandal ini tentu akan semakin mendegradasi Indonesia di mata dunia internasional. Berdasarkan laporan World Justice Project (WJP) tahun 2026 yang dirilis beberapa waktu lalu, indeks negara hukum Indonesia di tahun 2026 sebesar 0,52, turun sebesar 0,01 dari indeks tahun 2025 yang sebesar 0,51 dan menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 143 negara alias turun enam peringkat dari peringkat 69 di tahun 2025. Ada delapan indikator penilaian dalam menentukan peringkat indeks hukum negara-negara di dunia, yaitu: pembatasan kekuasaan pemerintah, absennya korupsi, keterbukaan pemerintah, pemenuhan hak-hak dasar, ketertiban dan keamanan, penegakan aturan, peradilan perdata, dan peradilan pidana (WJP, 2026).

Terkuaknya kasus pidana penyadapan yang berdasarkan data telah menyadap 6.000 lebih nomor telepon (Husna, 2026) milik masyarakat Indonesia dari beragam kalangan ini dalam perspektif saya akan semakin memperparah reputasi hukum Indonesia yang saat ini memang  sedang tidak baik-baik saja. Dalam sejarah Indonesia berdiri, baru kali ini ada seorang Presiden disadap, diintai, dan diperlakukan secara tidak semestinya oleh orang yang berada di lingkaran kekuasaan Presiden. Saya tidak dapat memahami logika berpikir para penyadap ilegal tersebut. Mengapa seberani itu mereka menyadap kepala negara yang semestinya mereka lindungi? Mengapa pula semudah itu mereka mengintai rahasia pribadi warga-warga sipil tak berdosa? Sungguh-sungguh di luar nalar akal sehat. Prediksi saya, tahun depan, indeks hukum Indonesia di mata lembaga independen berskala global kemungkinan besar akan semakin anjlok.

Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam implementasinya sangat mengancam stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan negara. Setelah Bareskrim Polri mengumumkan para tersangka pelaku penyadapan dan melakukan penahanan terhadap mereka, muncul gejolak sosial politik yang tidak biasa. Misalnya, publik mulai dari pengamat, analis, hingga masyarakat luas menerka-nerka terkait siapa aktor intelektual di balik kasus penyadapan ilegal? Ada yang menganalisis bahwa aksi mantan Kapolri Listyo Sigit berani menyadap Presiden Prabowo karena ada sosok kuat yang menyuruh sehingga hasil sadapan yang diperoleh diyakini dipersembahkan untuk kepentingan orang tersebut. Karena belum ada keterangan resmi dari otoritas penegak hukum, esai ini tidak mau berspekulasi dengan menyebut identitas nama orang yang diduga kuat menjadi aktor intelektual dari kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit. Biarlah waktu yang menjawab dan mengungkap secara terang-benderang. Esai ini sebatas menuliskan apa yang tampak di permukaan dengan sedikit analisis berdasarkan fenomena dan dinamika perkembangan yang ada.

Lebih dari itu, tensi politik juga mulai memanas ketika Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia merasa tidak nyaman dituding ikut terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Bahlil bahkan mengancam sosok yang diangggap memfitnahnya dengan rencana akan mengambil langkah hukum jika dalam waktu 3x24 jam yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi (Patty, R.R., & Ihsanuddin, 2026). Di level daerah, muncul fitnah di ranah digital yang menyerang Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto bahwa yang bersangkutan tidak mempercayai adanya penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo sehingga Pemprov Riau kemudian melaporkan akun media sosial terduga pelaku penyebar fitnah tersebut ke Polda Riau (Tanjung & Rastika, 2026). Merespons terjadinya potensi gangguan terhadap keamanan dan pertahanan negara pasca terungkapnya skandal penyadapan terhadap Presiden ini, Korps TNI secara resmi telah mengerahkan sebanyak 20.980 prajurit TNI AL yang berada di daerah bergerak menuju Jakarta untuk menjaga kondusivitas pusat pemerintahan nasional (Permana, 2026). Setidaknya inilah dampak nyata yang timbul pasca terkuaknya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Riak-riak sosial, politik, pertahanan, dan keamanan benar-benar terjadi.

Sebagai negara hukum yang komitmen untuk menjadikan hukum sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hemat saya, solusi dari semua perbuatan melawan hukum ini adalah tegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Adili mereka melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ungkap siapa aktor utama di balik skandal penyadapan? Bongkar semua modus, maksud, dan tujuan penyadapan! Jangan ada yang ditutup-tutupi sebagaimana yang menjadi harapan Presiden Prabowo yang menjadi korban penyadapan (Rochman, 2026). Dan yang terpenting, jatuhkan vonis hukum dengan mempertimbangkan tiga asas penting, yaitu, asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Deliarnoor, 2025). Bahwa para pelaku penyadapan ilegal ini harus ditindak secara tegas untuk memastikan hukum positif di Indonesia dijalankan sesuai koridornya. Manfaat dari penindakan hukum terhadap para pengkhianat negara tersebut adalah adanya efek jera bagi mereka agar di masa-masa mendatang tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut serta pada waktu bersamaan menjadi pelajaran bagi siapa pun agar tidak mencontoh mereka. Selain itu, adanya proses hukum yang imparsial terhadap para penyadap merupakan wujud konkret untuk memberikan keadilan bagi korban-korban yang dirugikan akibat perilaku jahat mereka.

Dalam perkembangannya, pihak istana yang direpresentasikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Herindra meyakini aksi penyadapan ilegal yang terbongkar belakangan ini memiliki indikasi kuat mengarah ke perbuatan makar (CNN Indonesia, 2026). Pada saatnya, waktu yang akan memastikan apakah aksi penyadapan ilegal tersebut tergolong makar atau tidak. Setidaknya, sejauh ini para tersangka belum diancam dengan pasal makar. Mereka sebatas dijerat dengan pasal berlapis, antara lain: Pasal 258  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara (Puspitasari, 2026).

Selain itu, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dalam penyadapan, ada baiknya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membuat dan mengesahkan undang-undang khusus tentang penyadapan untuk mengatur tentang petunjuk teknis penyadapan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan bagaimana audit pertanggung jawabannya? Selama ini kegiatan penyadapan yang dilakukan Polri masih berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri yang ternyata dilanggar sendiri oleh oknum Kapolri saat aktif memimpin Polri.

Untuk mengimbangi praktik penyadapan menggunakan sistem teknologi canggih seperti Lawful Interception Management System (LIMS) dan sejenisnya di mana nomor-nomor handphone yang menjadi target operasi dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Maka usul saya, ada baiknya pemerintah Indonesia mendayagunakan talenta-talenta unggul bangsa di bidang informasi teknologi untuk menciptakan produk teknologi antisadap yang dapat dipasang pada nomor-nomor pejabat negara seperti Presiden dan jajarannya agar tidak bisa disadap oleh siapa pun yang memiliki niat jahat membahayakan keselamatan negara. Cara penggunaannya, sama seperti LIMS. Produk antisadap nantinya dipasang di perangkat komunikasi pejabat negara yang ingin diproteksi. Dengan sistem antisadap buatan dalam anak negeri, diharapakan saat ada petinggi negara akan disadap muncul peringatan dini di handphone pejabat negara yang nomornya sudah didaftarkan pada sistem LIMS ihwal adanya pihak yang ingin menyadap sehingga dapat dilawan dan ditangkal. Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovoasi Nasional (BRIN) dan kampus-kampus ternama seperti UI, ITB, UGM, ITS, Unair, Binus University, Unpad, Unibraw, Undip, dan sebagainya. Berdayakan mereka untuk kepentingan bangsa dan negara dengan melibatkan mereka dalam proyek kolaborasi dan sinergi bersama di bidang kreasi produk teknologi antisadap buatan Indonesia.  

Terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang sangat menggemparkan ini sejatinya dapat menjadi pelajaran bagi siapa pun bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum. Siapa pun yang bersalah dan terbukti menabrak aturan-aturan hukum yang berlaku, apalagi tindakan melawan hukum yang dilakukan membahayakan keamanan negara pastilah akan ditindak tegas. Kasus pembangkangan hukum yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama personel Polri yang lain harus menjadi pelajaran bagi semua anak bangsa ihwal pentingnya menjaga integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejahatan sekecil apa pun pada saatnya pasti akan terbongkar. Jangan pernah menggadaikan kepentingan bangsa dan negara dengan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok tertentu! Jangan pernah mengkhianati Indonesia!

 

Referensi:

Deliarnoor, H.N.A. (2025). Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Universitas Terbuka.

BBC News Indonesia. (2026, November 5). Kasus penyadapan Presiden Prabowo: Polri tetapkan tersangka baru selain mantan Kapolri Listyo Sigit. BBC. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c39wz0q5djqwo

CNN Indonesia. (2026, November 6). Kepala BIN soal penyadapan oleh Listyo cs: Mengarah ke makar. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261106173505-12-1424208/kepala-bin-soal-penyadapan-oleh-listyo-cs-mengarah-ke-makar

Dirgantara, A., & Ramadhan, B. (2026, Oktober 1). Diberhentikan dari Kapolri, Listyo Sigit Prabowo gantikan Dudung jadi kepala staf kepresidenan. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/10/01/13515671/diberhentikan-dari-kapolri-listyo-sigit-prabowo-gantikan-dudung-jadi-kepala

Husna, R. (2026, November 5). Lebih dari 6.000 nomor masuk daftar sadap Listyo, Feri Amsari hingga Zainal Mochtar tercantum, tak satu pun keluarga dan lingkar Jokowi. AFU.id. https://afu.id/nasional/lebih-dari-6000-nomor-masuk-daftar-sadap-listyo-feri-amsari-hingga-zainal-mochtar-tercantum-tak-satu-pun-keluarga-dan-lingkar-jokowi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (t.t.). Menyadap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Diakses 7 November 2026, dari https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/menyadap

Lino, D. (2018). The Rule of Law and the Rule of Empire: A.V. Dicey in Imperial Context. The Modern Law Review, 81(5), 739–764.

Puspitasari, D. (2026, November 3). Listyo Sigit dkk dijerat pasal penyadapan, ancaman maksimal 10 tahun bui. Detik. https://news.detik.com/berita/d-8737044/listyo-sigit-dkk-dijerat-pasal-penyadapan-ancaman-maksimal-10-tahun-bui

Permana, F. (2026, November 4). Heboh pengerahan 20 ribu pasukan TNI AL ke Jakarta usai Listyo jadi tersangka penyadapan. AFU.id. https://afu.id/nasional/heboh-pengerahan-20-ribu-pasukan-tni-al-ke-jakarta-usai-listyo-jadi-tersangka-penyadapan

Patty, R. R. & Ihsanuddin. (2026, November 7). Merasa difitnah soal skandal penyadapan Presiden, Bahlil layangkan somasi dan ancam lapor polisi. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/11/07/152210578/merasa-difitnah-soal-skandal-penyadapan-presiden-bahlil-layangkan-somasi

Rochman, F. (2026, November 4). Prabowo perintahkan Kapolri transparan tangani kasus dugaan penyadapan. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/5830915/prabowo-perintahkan-kapolri-transparan-tangani-kasus-dugaan-penyadapan

Tanjung, I. & Rastika, I. (2026, November 7). Akun medsos sebut SF Hariyanto tak percaya Listyo Sigit sadap Presiden, Pemprov Riau lapor polisi. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/11/07/150056778/akun-medsos-sebut-sf-hariyanto-tak-percaya-listyo-sigit-sadap-presiden?source=terpopuler

World Justice Project. (2026). World Justice Project rule of law index 2026. https://worldjusticeproject.org/index.