Hikmah Besar di Balik Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres

Di tengah panasnya proses hukum  kasus penyadapan ilegal yang dilakukan oleh empat oknum perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pihak-pihak lain seperti pejabat negara, tokoh pimpinan partai politik, aktivis, pers, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan gubernur. Ada pemandangan berbeda dari politik nasional Indonesia. Gonjang-ganjing status jabatan politik Gibran akhirnya terjawab.

Setelah sekian lama menjadi polemik publik dan objek sengketa di pengadilan hingga keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait penyetaraan ijazah SMA Gibran. Hari ini Kamis, 12 November 2026 Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur baik secara tertulis maupun verbal dari jabaannya sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Sumber Gambar: https://chatgpt.com/s/m_6af5efa0d7088191873377527bc6be3e

Keputusan pengunduran diri Gibran ini bersamaan dengan proses politik yang sedang berproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada hari sebelumnya sebanyak 120 orang anggota DPR telah sepakat untuk menyatakan hak menyatakan pendapatan terkait keabsahan jabatan Wapres Gibran pasca keluarnya putusan MK dan MA. Sedianya hari Kamis ini, 12 November 2026, para legislator akan membawa keputusan politik hak menyatakan pendapat tersebut di forum paripurna DPR. Namun, nampaknya agenda tersebut gagal dilakukan setelah Gibran mendatangi gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Dan fakta menunjukkan per hari ini, Gibran benar-benar mundur dari jabatan Wapres. Ia lalu berpamitan dengan para staf di Kompleks Istana wapres dan juga dengan Presiden Prabowo di Istana Negara.

Cerita Gibran dan kontroversinya setidaknya sudah menemukan titik akhirnya. Ia sudah mundur dan apa kira-kira yang dapat diambil dari peristiwa politik ini?

Saya melihat fenomena politik pengunduran diri Gibran ini sebagai jawaban dari Sang Maha Pencipta bahwa segala yang tidak benar di awal maka tidak akan bertahan lama. Siapa pun sudah mengetahui, proses pencalonan Gibran penuh dengan rekayasa dan kontroversi. Dimulai dari mengubah undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di tengah-tengah proses pencalonan tengah berlangsung melalui mekanisme peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang melahirkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berkat putusan tersebut, Gibran yang sebelumnya tidak memenuhi syarat akibat terhalang batasan usia minimal 40 tahun. Namun, karena normanya diubah dengan menambahkan frasa atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota), pada ujungnya Gibran dapat maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Sesuai prediksi, pasangan Prabowo-Gibran berhasil keluar sebagai pemenag Pilprres 2024 dengan kemenangan telak, unggul jauh di atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pasangan Prabowo-Gibran kemudian dilantik pada 20 Oktober 2024. Beberapa waktu setelah dilantik, badai politik bertubi-tubi menyerang Gibran. Para pihak seperti praktisi hukum, kebijakan publik, pendidikan, aktivis demokrasi, dan orang-orang kritis yang memiliki kesadaran konstitusional mulai mempertanyakan legalitas ijazah SMA Gibran yang dianggap bermasalah. Para oposan Gibran sangsi dengan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA/Sederajat yang diperolehnya dari Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Mereka menemukan ada keanehan dengan suket tersebut. Mereka terus mengejar dengan melakukan investigasi terkait kesesuaian dan kewarasan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran di luar negeri.

Mereka meyakini bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA/sederajat yang menjadi syarat administratif minimal pencalonan sebagai cawapres. Berulangkali mereka menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN), namun hasilnya nihil karena pengadilan terkait merasa tidak berwenang mengadili. Hingga pada puncaknya, Denny Indrayana, seorang advokat, guru besar hukum tata negara membuat sayembara bernilai miliaran rupiah bagi siapa saja yang dapat menunjukkan ijazah asli tingkat SLTA/SMA Gibran. Karena hingga hari terakhir, tidak ada yang dapat menjawab tantangan tersebut, Denny Indrayana kemudian mendaftarkan gugatannya ke MK ihwal tidak terpenuhinya syarat administratif Gibran.

MK merespons gugatan tersebut dan memprosesnya dengan menggelar sidang normal, memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang dianggap relevan. MK kemudian memutus tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana dengan alasan yang bersangkutan tidak memiliki posisi atau kedudukan hukum yang relevan. Namun demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa selama proses persidangan, MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA/sederajat yang menjadi syarat administratif minimal pencalonan sebagai cawapres.

Putusan MK inilah yang kemudian turut mendasari putusan Mahkamah Agung dalam memutus upaya kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal yang mempermasalahkan legalitas Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran di luar negeri yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen pada tahun 2019 yang kemudian digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wali kota Solo tahun 2019 dan kemudian calon wakil presiden di tahun 2023.

Dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan demi terwujudnya keadilan substantif berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan semua permohonan Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud pada 6 Agustus 2019 batal demi hukum. Ini artinya, dari awal dikeluarkan surat keterangan tersebut pada hakikatnya berstatus ilegal alias bodong karena tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dari sini sudah tampak jelas bahwa pada dasarnya Gibran memang terbukti tidak lulus SMA. Ia tidak pernah bisa membuktikan memiliki certificate of completion/keterangan kelulusan/keterangan lulus melainkan hanya certificate of attendance/keterengan kehadiran/bukti hadir. Belakangan juga terbongkar, ternyata untuk mengakali celah ini, KPU membuat pasal aturan yang diselundupkan karena tidak pernah dibahas bersama mitra KPU di Komisi II DPR RI dengan menambakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 di mana bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Rencana pengaturan administrasi ini sepertinya akan berjalan sesuai skenario Gibran dan timnya. Mereka mengira tidak bakal ada yang sadar, mereka meyakini tidak bakal ada yang mengetahui dan mengkritisi. Mereka lupa, Tuhan tidak pernah tidur, cepat atau lambat segala ketidakbenaran pasti akan terkuak. Tuhan pasti memiliki cara untuk membongkar setiap kebatilan. Pengunduran diri Gibran hari ini adalah jawaban dari semua keresahan orang-orang baik yang jenuh dengan dengan segala perilaku manipulatif. Tuhan menunjukkan kebesaran-Nya bahwa kebenaran akan selalu menang.  Satyam Eva jayate.