Wajah Hukum dan Sosial Kita

Saya tidak tahu harus menulis apa dan bagaimana. Namun, yang sudah pasti, akhir-akhir ini penyakit sosial politik bangsa Indonesia benar-benar kambuh. Korupsi dan kejahatan seksual terjadi gila-gilaan dalam waktu yang relatif bersamaan. Begitupun dengan penyakit sosial lain yang tak kalah mengerikan juga masih jamak terjadi. Korupsi politik pemerintahan yang melibatkan pemimpin daerah, pejabat birokrat profesional, dan penegak hukum, sebagaimana terbongkar dalam pengungkapan kasus korupsi besar belakangan menunjukkan mentalitas para pelaku sangat parah. Isi kepalanya hanya uang tanpa peduli apakah barang tersebut legal, halal, atau malah dari hasil kejahatan.

Sumber: Kompas.com/Ridho Danu Prasetyo

Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam kepala seorang pendekar penegakan hukum berposisi sebagai jaksa pidana khusus (jampidsus) Kejaksaan Agung yang hari-harinya menyikat segala tindak pidana berkategori khusus, namun, pada waktu yang bersamaan ia malah melakukan korupsi yang tidak kepalang tanggung. Berdasarkan rilis berita dari kepolisian, barang bukti yang disita dari kasus korupsi batubara dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan seorang mantan jampidsus dan pihak tersangka lain, antara lain, berupa uang ratuan miliar rupiah, emas puluhan kilo, dan sebagainya.

Mentalitas material dan kesenangan duniawi inilah yang menjadi motif bagaimana sebuah kejahatan korupsi dapat terjadi dan menimpa siapa saja tanpa pandang bulu.  Namun, yang patut disesalkan adalah mengapa orang yang dipastikan tahu hukum dan paham seluk beluk hukum justru yang merusak hukum itu sendiri? Apakah memang harus demikian caranya, hidup ini dijalankan? Tidak berlebihan jika banyak kalangan seperti anggota parlemen dan praktisi hukum bersuara agar mantan jampidsus dihukum mati.

Suara dan keresehan mereka sangat beralasan, sebagai pendekar hukum yang harus membela hukum dan memastikannya tegak setegak-tegaknya, ini malah dia sendiri yang melanggar dan merusak aturan hukum tersebut. Maling teriak maling, bajingan teriak bajingan, koruptor teriak koruptor! Inilah anomali yang sesungguhnya terjadi di negeri ini. Apa pun yang terjadi, usut tuntas, hukum seberat-beratnya, dan pastikan tidak ada yang tercecer dari skandal korupsi di atas korupsi ini.

Bersamaan dengan mencuatnya kasus pidana korupsi di atas, kasus penyimpangan sosial yang tidak biasa terjadi di Sampang, Madura. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diperkosa oleh 27 orang dan mayoritasnya pelaku berusia di bawah umur alias berstatus anak. Kasus kekerasan seksual yang sangat di luar batas kewajaran ini sungguh-sungguh sangat biadab, menyakitkan sekaligus mengusik kewarasan semua pihak yang merasa masih memiliki akal sehat serta hati nurani. 

Sudah sebobrok inikah anak bangsa Indonesia? Mengapa sistem pendidikan nasional justru menghasilkan penjahat-penjahat seksual tak bermoral yang sangat memalukan? Siapa yang harus bertanggungjawab menanggung semua kerusakan ini? Semua kepala bebas menjawab dan memberikan respons. Namun demikian, satu hal yang pasti, semakin hari bangsa ini semakin menjauh dari tujuan awal ia didirikan. Menjadi penjahat sosial, hukum, ekonomi, politik, dan pemerintahan dewasa ini sudah dianggap hal biasa yang lumrah jika hal tersebut terjadi. Madura yang katanya relijius sungguh-sungguh dirusak dan dibuat malu dengan adanya skandal kejahatan seksual anak di atas. Ada apa dengan Madura?

Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81, dua skandal besar di atas harusnya menjadi bahan refleksi, sudahkah negara melalui program-program pemerintahan telah berupaya membereskan setiap persoalan dan krisis yang terjadi?  Jika iya, bagaimana efektivitasnya? Sudah seberapa efektif? Masihkah ada harapan, ke depan anak-anak Indonesia tetap berpotensi menjadi penjahat kekerasan seksual? Masihkah ada maling teriak maling di negeri ini?