Polemik Board of Peace, Konsolidasi Prabowo, dan Solusinya

Semenjak diluncurkan dalam acara World Economic Forum di Davos, Swiss, 22 Januari 2026, Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian inisiatif Presiden AS Donald Trump, sampai kini masih menuai kontroversi dan polemik. Banyak kalangan di Tanah Air yang mengkritisi lembaga tersebut. Tidak sedikit mereka yang skeptis dan bahkan menilai dewan perdamaian ini sebagai proyek bisnis Donald Trump. Belakangan setelah muncul banyak kritik publik terkait keanggotaan Indonesia di BoP, Presiden Prabowo mengumpulkan tokoh-tokoh publik, baik yang mewakili organisasi kemasyarakatan Islam, mantan menteri dan wamen luar negeri.

Mereka diundang khusus bertemu presiden untuk diajak dialog, mendiskusikan pilihan kebijakan Indonesia yang bergabung di BoP. Hasil pertemuan tersebut cukup mengejutkan. Tokoh-tokoh yang sebelumnya kritis terkait keanggotaan Indonesia di BoP berubah menjadi mendukung dan memaklumi kebijakan pemerintah Indonesia. Sementara mereka yang tidak diundang, tetap pada kemurniaan analisis dan kritik tajam bahwa BoP adalah lembaga yang dibentuk untuk menandingi keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara sah berdasarkan Piagam PBB telah memiliki Dewan Keamanan PBB.

Sumber Gambar: AFP

BoP yang sejatinya didirikan berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 2803 untuk mendukung pembentukan administrrasi Gaza pasca konflik dijadikan kendaraan untuk mendukung pendudukan Israel di bumi Palestina. Mereka mengkritisi satu hal esensial: Bagaimana bisa Bop dibentuk dengan tujuan untuk  menciptakan perdamaian di Gaza, merekonstruksi Gaza pasca dihancurkan oleh Israel, pihak yang dilibatkan dan diajak berpartisipasi hanya penjahat kemanusiaan dan penjajah biadab seperti israel, sementara pihak Palestina diabaikan alias benar-benar tidak dilibatkan sama sekali? Bagaimana mungkin Trump ingin mendamaikan dua pihak yang berkonflik panas sekian dekade lamanya, sementara yang diajak berdamai hanya satu pihak yang nyata-nyata menjadi biang kerok dari adanya konflik. Yang benar saja. Ada agenda setting dan trade off apa di balik ini ini semua?

Terlepas dari adanya alibi dan klarifikasi yang telah disampaikan oleh para tokoh pasca pertemuan dengan Presiden Prabowo, bahwa keanggotaan Indonesia di BoP masih cair dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan keluar jika tidak sesuai dengan tujuan dan amanat konstitusi yang mengharuskan penghapusan penjajahan di atas muka bumi dan terwujudnya kemerdekaan Palestina menjadi negara berdaulat. Saya memiliki perspektif tersendiri dalam menyikapi polemik kebijakan Indonesia bergabung dengan BoP.

Hemat saya, Indonesia terlalu gegabah dan terjebak dalam arus permainan politik Donald Trump yang selama periode kedua pemerintahannya ini berambisi mengendalikan panggung politik dunia melalui ancaman tarif dan operasi militer. Sulit untuk menyangkal bahwa Indonesia masih berharap Amerika Serikat dapat menurunkan tarif impor barang Indonesia sebesar 19 persen yang telah diputuskan Trump beberapa waktu lalu. Indonesia masuk dalam perangkap Trump. Jika menolak bergabung dengan BoP seperti Inggris, Prancis, dan negara-negara Barat lain sekutu AS, Indonesia merasa kepentingan dan hubungannya dengan AS akan tidak baik-baik saja. Dari sini, saya memandang Trump dengan BoPnya sukses besar memengaruhi Indonesia.

Daya nalar dan kritisisme manusia waras kemudian mengemuka, bahwa lembaga tersebut mewajibkan adanya pembayaran keanggotaan 1 miliar USD yang tidak ubahnya seperti membership fee berkedok pembangunan ulang Gaza, legalitas status BoP yang tidak jelas, apakah di bawah PBB atau independen, siapa yang menjadi penanggungjawab tertinggi, siapa yang menjadi PIC, bagaimana keberlanjutan BoP, dan hal lain terkait tata kelola organisasi.

Masuk akal jika ada analisis bahwa BoP tak ubahnya kelompok swasta beranggotakan negara dengan kedok perdamaian. Dengan Trump menunjuk dirinya menjadi chairman langsung, menunjuk menantunya seperti Jared Kushner menjadi sosok penting dalam rekonstruksi Gaza, sementara masa jabatan Trump sebagai Presiden ada batasnya, apakah ia akan selamanya menjadi chairman BoP? Siapa nantinya yang akan menjadi chairman BoP jika Trump sudah tidak menjabat sebagai Presiden AS? Atau BoP sengaja dibuat Trump sebagai ancang-ancang bisnis jangka panjang Trump dengan menjadikan kehancuran Gaza sebagai pintu masuk? Pertanyan-pertanyaan kritis seperti ini penting dimunculkan.

Salah satu jawaban dari pertanyaan kritis tersebut adalah BoP tidak secara spesifik menyebutkan mekanisme suksesi kepengurusannya. Apakah setiap presiden AS otomatis menjadi chairman dari BoP? Atau bagaimana? Tidak secara eksplisit disebutkan. Ini aneh. Tidak berlebihan jika ada pertanyaan, jika Trump sudah pensiun dari dari jabatan Presiden AS, apakah ia akan tetap menjadi chairman BoP? Hal-hal semacam ini harusnya ditelaah secara mendalam sebelum Indonesia memutuskan bergabung dengan BoP? Maka sangat beruntung, sebelum terlalu jauh melangkah, muncul pikiran-pikiran kritis dari masyarakat sipil Indonesia ihwal perlunya pemerintah meninjau ulang keputusan bergabung bersama BoP. Hasilnya, seperti yang disampaikan Menlu Sugiono bahwa jika dalam praktinya, BoP jauh dari harapan, kemerdekaan Palestina tidak kunjung terwujud, pemerintah membuka kemungkinan menarik diri dari BoP.

Sebagai penguat saja, pasca gencatan senjata 10 Oktober 2025 dan pembentukan BoP, Israel terus menyerang warga Gaza yang menyebabkan tewasnya 488 warga Gaza (Aljazeera, 30/1/2026). Melihat fakta ini, masihkah kita percaya dengan BoP bentukan Trump yang jelas-jelas selalu melindungi kekejaman Israel? Masihkah kita percaya Israel sebagai anggota BoP akan rela melihat negara Palestina Merdeka dan berdaulat? Bukankah Benjamin Netanyahu sudah menyatakan bahwa meski menjadi anggota BoP, Israel tidak akan mengakui kemerdekaan Palestina?

Mengingat Indonesia sudah terlanjur bergabung dalam BoP, saya mencoba bijak sekaligus tetap kritis. Saya berkesimpulan, rasanya kalau keputusan Indonesia menjadi anggota BoP hanya untuk menghargai inisiatif Trump dengan harapan mendapat penurunan tarif dagang, sambil lalu memantau secara lebih dekat komitmen Trump mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan di bumi Palestina, apakah hanya sebatas omon-omon, atau memang benar BoP dijadikan alat untuk memuluskan kepentingan bisnis Trump yang pernah membayangkan ingin menjadikan Gaza Riviera Timur Tengah, dan sebagainya, di titik ini masih dapat diterima. Namun demikian, terkait komitmen pembayaran keanggotaan sebesar 1 miliar USD, mumpung belum membayar, maka Indonesia tidak perlu buru-buru membayar. Tidak ada kebutuhan mendesak menjadi anggota permanen BoP. Jika dalam perkembangannya, dugaan-dugaan di atas terbukti, Dewan Perdamain alias BoP hanya menjadi instrumen proyek bisnis Trump, tujuan kemerdekaan dan perdamaian Palestina jauh panggang dari api, maka Indonesia secepat mungkin harus angkat kaki dari BoP.