Antara Trump, Venezuela, dan Brutalnya Geopolitik AS

Permulaan tahun 2026 dibuka dengan adanya serangan politik militer Amerika Serikat yang sangat brutal. Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan operasi militer terhadap ibu kota Venezuela Caracas dan menangkap Presiden Nicolas Maduro sungguh-sungguh memperlihatkan betapa bengisnya Negeri Paman Sam tersebut.

Kebijakan luar negeri AS ini semakin memperburuk citra AS yang sebelumnya sudah tercoreng akibat kebijakan-kebijakan kontroversial yang seenaknya. Apa pun yang dilakukan AS memang tidak akan pernah lepas dari pro dan kontra. Namun, pilihan AS menyerang Venezuela dan menculik Maduro beserta istrinya untuk diadili di wilayah hukum AS pada Sabtu, 3 Januari 2026 benar-benar menunjukkan betapa negeri yang dipimpin Donald Trump ini memang di luar batas kewajaran. Apa pun akan dilakukan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan AS. Tidak peduli apakah tindakan yang dilakukan melanggar norma hukum internasional dan merampas hak-hak bangsa lain. Sepanjang dianggap sesuai dengan tujuan negeri tersebut, segalanya akan diterabas.

Sumber gambar: Reuters

Cara-cara ini jelas bertentangan dengan hukum internasional, menabrak norma-norma universal yang selama ini dianggap sebagai pengendali bagi siapa pun aktor dunia agar tidak berlaku sewenang-wenang. Faktanya, semuanya dilanggar, Trump dengan pongahnya mengakui menyaksiksan bagaimana aksi-aksi serangan militer AS terhadap Caracas, ibu kota Venezuela dan bagaimana drama penangkapan Maduro berjalan sesuai dengan skenario yang telah dicanangkan.

Dengan alasan bahwa Maduro telah menjadi kartel narkoba internasional yang membunuh ribuan warga AS akibat peredaran narkoba yang masuk dari Venezuela, Trump berani melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 2 Ayat 4. Pasal ini melarang semua negara anggota PBB untuk menggunakan ancaman atau kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Melanggar Piagam PPBB artinya otomatis melanggar hukum internasional. Tragisnya, AS di bawah kendali Donald Trump dengan bangga dan terang-terangan telah melakukan hal tersebut. AS dengan entengnya menyerang kedaulatan negara lain (Venezuela) tanpa merasa bersalah, menangkap pemimpin tertinggi negara tersebut dan menyeretnya ke wilayah hukum AS untuk diadili berdasarkan hukum AS.

Cara-cara brutal dan kasar seperti ini jelas bertolak belakang dengan semangat penegakan hukum internasional. Kalaupun Maduro bersalah, mengapa wilayah berdaulat Venezuela yang dibom? Menurut data, akibat serangan udara AS, sedikitnya ada 100 orang tewas dalam tragedi serangan AS ke Venezuela yang kemudian diikuti penangkapan Maduro beserta istrinya (Reuters, 8/1/2026). Mengapa harus melakukan tindakan yang menyebabkan jiwa manusia tidak berdosa hilang selama-lamanya? Mengapa harus mengadili Maduro di wilayah hukum AS tanpa adanya ekstradisi resmi dari pemerintah Venezuela? Secara hukum, kalaupun Maduro terbukti bersalah, ia semestinya tetap diadili di wilayah hukum Venezuela. Namun, kali ini berbeda, seorang yang dituduh sebagai penjahat narkoba yang secara de facto masih menjabat sebagai Presiden aktif ditangkap, digelandang, dan dipaksa diadili di luar wilayah hukum negara orang bersangkutan. Ada banyak pelanggaran hukum internasional yang terjadi seperti pelangggaran kedaulatan wilayah negara Venezuela karena telah diserang oleh AS, penangkapan Maduro dan istrinya tanpa adanya perintah pihak pengadilan internasional, dan pemaksaan pengadilan terhadap Maduro beserta istrinya yang harus dilakukan di wilayah hukum AS.

Preseden serangan militer AS ke Venezuela ini semakin menegaskan kezaliman dan kesewenang-wenangan AS yang ingin menunjukkan jati dirinya sebagai polisi dunia, bertindak semaunya, dan bersikap seenaknya. Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan dunia. Bisa jadi, Tindakan Trump ini menjadi alasan pembenar bagi negara-negara lain melakukan hal serupa yang lebih serampangan terhadap entitas negara lain yang berdaulat. Harusnya yang perlu AS tangkap adalah Benjamin Netanyahu yang jelas-jelas telah ditetapkan sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan oleh Mahkamah Internasional karena telah membunuh puluhan ribu nyawa warga Palestina. Bukan malah menangkap orang yang secara hukum statusnya belum jelas seperti Maduro.

Usut-punya usut, ternyata penangkapan Maduro didorong oleh ambisi Trump yang ingin menguasai kekayaan minyak Venezuela. Hal ini, dapat dilihat dari pernyataan Trump yang secara gamblang menyatakan bahwa ia akan mengendalikan hasil penjualan minyak Venezuela sebesar 30 hinggga 50 juta barel (Reuters, 7 Januari 2026). Inilah yang disebut geopolitik dan geoekonomi alias kepentingan politik kewilayahan bermotifkan ekonomi kewilayahan. Namun, sayangnya, cara yang dilakukan AS di bawah kendali Trump sangat kotor alias najis karena harus menabrak hukum dan norma internasional.

Setelah Venezuela, Trump bahkan telah merancang target berikutnya. Mengamati dinamika politik dunia kontemporer dan gaya komunikasi politik Trump, wilayah-wilayah berdaulat seperti Greenland, Kolombia, dan Iran, masuk dalam radar target Trump selanjutnya. Dunia tidak boleh diam dan pasif menyikapi brutalias Trump. Orang-orang waras sudah semestinya bersuara melawan setiap kebijakan tidak waras yang dilakukan Trump.

Pihak-pihak seperti Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, otoritas China, otoritas Rusia, otoritas Brasil, dan negara-negara lainnya, dalam pandangan saya sudah tepat dalam menyikapi serangan AS ke Venezuela. Mereka kompak menentang aksi sepihak AS dengan alasan apa yang telah dilancarkan AS telah melanggar hukum internasional dan membahayakan tatanan dunia. Jika terus dibiarkan tanpa kritik dan protes, aksi AS ke Venezuela besar kemungkinan akan memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran baru yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap sesamanya atau bahkan oleh AS itu sendiri terhadap target baru mereka. Kita tentu tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi dan lagi.