Seribu Alasan Menteri Harus Dicopot

Rabu (27/07/16) adalah hari penting bagi pemerintah beserta jajaran menteri Kabinet kerjanya, hari itu sebanyak 8 menteri lama resmi dicopot dari jabatannya dan ada 4 orang menteri incumbent yang  berpindah posisi. Mencermati perombakan kabinet yang terjadi di mana ada delapan menteri yang terdepak dari posisi pemerintahan, terdapat nama-nama popular seperti Anies Baswedan, Ignasius Jonan, Sudirman Said, Yuddy Chrisnandi, Rizal Ramli, Marwan Jafar, Saleh Husin, Ferry Mursyidan. Semuanya harus menerima kenyataan pahit harus terlempar dari empuknya kursi menteri. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa mereka dicopot presiden? Menjawab pertanyaan ini, jawabannya ada dua: normatif dan analitis objektif.

Secara normatif, presiden menjelaskan perombakan kabinet dimaksudkan untuk terwujudnya konsolidasi politik dalam mempercepat kinerja pemerintah membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil yang indikatornya adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam keterangan saat mengumumkan menteri-menteri Kabinet Kerja hasil perombakan jilid dua, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah tidaklah ringan, karena itu kinerja pemerintahan hasil perombakan diharapkan efektif. Presiden menginginkan para menteri bekerja cepat, solid, serta saling mendukung satu sama lain. 

Pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan adalah: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global yang terus melambat adalah suatu tantangan yang harus dijawab pemerintah lewat kerja-kerja nyata. Tidak ada solusi lain, jalan menghadapi semua persoalan di atas adalah penguatan perekonomian dalam negeri. Merujuk pada pernyataan Presiden, “Kita harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat,” ujar Jokowi. Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 ini sekitar 5,04 persen. Sementara Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 di angka 5,2 persen tahun 2016 dan 5,5 persen tahun 2017. 

Adapun secara analitis, pencopotan delapan nama di atas tidak lepas dari evaluasi objektif kinerja kedelapan menteri yang dinilai presiden kurang memuaskan. Sudirman Said-Rizal Ramli, misalnya, harus dicopot karena sering membuat gaduh pemerintahan dengan membuat perang pernyataan yang tidak perlu sehingga dianggap menghambat kinerja pemerintah yang bermisi kerja cepat, solid, dan produktif. Pun demikian dengan Iganasius Jonan yang dianggap tidak berhasil mengurangi kemacetan, puncaknya terjadinya petaka mudik yang menewaskan belasan pemudik di tol keluar Brebes saat menjelang Idul Fitri 2016 kemarin.

Demikian pula dengan Yuddy Chrisnandi, ia harus dicopot lantaran sering juga membuat hal-hal kontroversi seperti dugaan  penyalahgunaan fasilitas negara saat ada kolega partainya  ke Australia meminta untuk difasiltasi mengatasnamakan jabatannya sebagai menteri. Ia juga tebukti menggunakan mobil dinas saat mudik Idul Fitri beberapa waktu lalu. Pun demikian dengan Ferry Mursyidan Baldan dan Marwan Jafar yang harus rela dicopot, keduanya dinilai kurang menunjukkan gebrakan besar bagi kementerian yang dipimpin. 

Bagaimana dengan Anies Baswedan? Khusus yang satu ini, analisa saya lebih karena faktor subjektif. Tempo hari presiden pernah sesumbar, jumlah menteri dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU) di Kabinet Kerja  sudah ada enam orang (Lukman Hakim Saifuddin, Imam Nahrawi, Hanif Dhakiri, Khofifah Indar Parawansa, Eko Putro Sanjoyo, Muhammad Natsir) sementara perwakilan Muhammadiyah belum sebanyak NU. Jadi ditunjuknya Muhadjir Effendy menggantikan Anies Baswedan adalah untuk mewujudkan komitmen tersebut, Mendikbud Muhadjir adalah kader Muhammadiyah yang kebetulan bergelut di dunia pendidikan sama dengan masa sebelum Anies ditunjuk jadi Menteri. 

Muhadjir adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sekalipun ada anggapan bahwa kinerja Anies selama memimpin Kemdikbud kurang gebrakan, yang diukur dari masih belum meratanya ditribusi Kartu Indonesia Pintar sebagaimana target yang dicanangkan, dan sebagainya, faktor representasi ormas adalah penyebab utama pendiri Indonesia Mengajar itu dicopot dari jabatan Mendikbud. Jadi, dalam kocok ulang kabinet kerja yang kedua ini, arah politik presiden jelas, ia ingin mengakomodasi semua pihak baik dari unsur partai politik ataupun dari unsur ormas.