Merefleksikan Potret Pendidikan Indonesia Masa Kini

Sudah enam bulan lebih─terhitung dari semenjak resmi dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024─Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Dalam rentang waktu satu semester ini, ada banyak sekali sektor atau lini strategis yang dapat dinilai dari pemerintahan Presiden Prabowo. Sehubungan dengan adanya momentum hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya, maka tulisan ini hanya akan fokus menuliskan catatan tentang potret pendidikan Indonesia dewasa ini.

Saya secara terbuka ingin memotret secara objektif lanskap pendidikan Indonesia masa kini. Di bawah kepemimpinan Prabowo, sektor pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nasional yang sebelumnya berada dalam satu nomenklatur kementerian (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian (Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi) sehingga birokrasi yang mengurusi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi relatif menjadi gemuk.

Sumber: Kemendikdasmen

Seperti biasa, setiap kali terjadi pergantian rezim pemerintahan, ada pos kementerian yang juga diganti pucuk pimpinanannya. Dan setiap ganti menteri, maka ganti pula kebijakannya. Hal ini sangat terlihat di sektor pendidikan, hal baik yang sebelumnya sudah berjalan dan terbukti efektif memajukan pendidikan Indonesia, rupanya di bawah kendali menteri baru hal tersebut menjadi mandek bahkan ditinggalkan.

Terlepas dari adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang menjabat dari periode 2019−2024 pada prinsipnya banyak meninggalkan gebrakan dan warisan positif bagi dunia pendidikan Indonesia. Sayangnya, di tangan menteri baru hal baik yang sudah berjalan malah tidak dilanjutkan bahkan muncul wacana akan diganti.

Kita dapat menyaksikan bagaimana gerak langkah pendidikan nasional di bawah menteri baru Prabowo?  Di sektor pendidikan tinggi, bukannya menunjukkan prestasi kerja yang membanggakan, menterinya malah sering membuat blunder dan kontroversi yang menimbulkan riak-riak konflik di internal Kementerian sehingga yang bersangkutan dilawan oleh bawahannya sendiri hingga pada akhirnya menteri terkait mendapat sorotan publik, dipanggil Komisi X DPR-RI, dan puncaknya Presiden Prabowo kemudian harus menggantinya dengan sosok menteri baru.

Belakangan terungkap, ia memutuskan mundur lantaran merasa tidak memenuhi harapan presiden. Praktis, jabatan mendiktisaintek di awal kepresidenan Prabowo hanya berumur empat bulan saja. Lalu bagaimana dengan pendidikan dasar dan menengah? Secara objektif, menteri yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah harus diakui tidak seperti Mendiktisaintek yang penuh kontroversi dan pergolakan. Namun demikian,  secara kebijakan, Mendikdasmen kepercayaan Prabowo tergolong normatif, tidak revolusioner, dan cenderung ingin menghapus warisan-warisan baik dari menteri sebelumnya.

Dari dua menteri bidang pendidikan di kabinet Prabowo, tidak ada satu pun yang secara gamblang berbicara tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) warisan Nadiem Makarim yang terbukti ampuh mentransformasikan pendidikan nasional menjadi lebih bergairah dan berkemajuan. Yang terjadi malah Mendikdasmen memutuskan kebijakan yang sebelumnya dihapuskan oleh Nadiem untuk dihidupkan kembali. Misalnya, Ujian Nasional (UN) yang telah dihapus Nadiem akan dihidupkan kembali dengan kemasan Tes Kompetensi Akademik (TKA), Kurikulum Merdeka yang baru berjalan beberapa tahun dan relatif sukses memberikan pendekatan baru berbasis projek (project based bagi sistem pembelajaran dan pendidikan nasional kabarnya sedang ditinjau untuk kemudian terbuka kemungkinan diganti dengan kurikulum baru.

Lebih lanjut, program-program serial dari Merdeka Belajar hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya. Apa kabar program-program keren seperti Guru Penggerak, Sekolah Penggerak? Apakah masih bergerak atau sudah tidak lagi bergerak? Besar kemungkinan program baik tersebut dihentikan. Lebih dari itu, hal yang tak kalah miris adalah program penjurusan  IPA, IPS, Bahasa yang sebelumnya sudah dihapus untuk memberikan kemerdekaan kepada pelajar SMA dalam belajar dan menentukan sendiri bidang bidang pelajaran yang akan ditekuni menurut kabar akan diaktifkan lagi. Padahal, guru-guru, aktivis, praktisi pendidikan keberatan dengan reaktivasi program penjurusan bagi pelajar SMA. Mereka menilai program penjurusan tidak lagi relevan dengan kebutuhan masa kini. Beginilah realitas pendidikan nasional Indonesia.

Setiap kali ganti menteri, maka ganti pula kebijakannya. Pembuat kebijakan mungkin akan senang dan bahagia dengan kebijakan barunya. Namun, bagi pelaksana dan objek dari kebijakan tersebut seperti guru dan murid rasanya akan berat, mengapa hal yang sudah ideal diutak-atik lagi hanya untuk terlihat berbeda dan tidak mau sama dengan menteri sebelumnya. Tidaklah berlebihan adagium yang berbunyi, setiap kali menteri berganti, murid-murid dan gurulah yang akan menjadi kelinci percobaan alias menjadi objek eksperimen. Jika seperti ini terus, kapan majunya pendidikan Indonesia? Semoga peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum untuk mereflesikan arah pendidikan Indonesia ke depan!